Kangpandoe’s Weblog

Agustus 19, 2008

RAPBN 2009 : Memenuhi Amanat Konstitusi di Bidang Pendidikan di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

Filed under: Finance — kangpandoe @ 1:01 am

APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara dan menjaga stabilitas perekonomian. Terlebih lagi pada tahun 2009, dimana Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi tahun depan salah satunya akan ditentukan oleh keberhasilan RAPBN 2009 memprediksi berbagai indikator asumsi makro ekonomi. Disusun dalam suasana ketidakpastian perekonomian dunia dan seiring gejolak harga energi dan pangan, RAPBN 2009 hadir untuk memenuhi amanat konstitusi yakni memberikan porsi 20% untuk anggaran pendidikan.

Hal ini terungkap dalam penjelasan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2009 kepada para wartawan di Lantai Mezanin Gedung Djuanda I Departemen Keuangan (15/08). Turut hadir mendampingi Sri Mulyani anggota tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir diantaranya adalah Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

APBN 2009 disusun berpedoman pada kerangka ekonomi makro 2009 yang disusun bersama oleh Pemerintah dan DPR, pokok-pokok kebijakan fiskal 2009, RKP 2009 serta saran dan pendapat DPR dan DPD RI pada forum pembicaraan pendahuluan RAPBN 2009. Substansi RAPBN 2009 didasarkan pada pengkajian mutakhir yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan saran Bank Indonesia tentang perkembangan ekonomi nasional dan internasional selama paruh pertama tahun 2008. Disamping itu, RAPBN 2009 juga telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBN. Berikut sejumlah pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2009.

Prioritas Utama Anggaran : Pembangunan Manusia Indonesia

Dalam tahun anggaran 2009, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas, Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal ini dibuktikan dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR (15/08), telah dipenuhinya amanat konstitusi untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah meningkatkan defisit dari sumber utang sebesar Rp20,2 triliun, sehingga rencana defisit RAPBN 2009 direvisi dari 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi 1,9 persen PDB.

Anggaran pendidikan harus ditambah sebesar Rp46,1 triliun untuk mencapai 20 persen dari APBN, dengan mengurangi beban subsidi energi, dan membagi beban dengan daerah. Hal ini disebabkan anggaran pendidikan pada akhirnya akan dibelanjakan dan dinikmati oleh daerah. Pemerintah menetapkan kenaikan anggaran pendidikan ditujukan untuk mencapai seluruh target Wajib Belajar Sembilan Tahun, memperbaiki kesejahteraan guru secara signifikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Penetapan alokasi untuk fungsi kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu 9,3 persen lebih tinggi dari APBN-P 2008 yaitu dari Rp16,0 triliun menjadi Rp17,4 triliun. Pengeluaran untuk fungsi kesehatan ini dilakukan dengan melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga generasi Indonesia mendatang bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Pengeluaran Infrastruktur diberikan porsi yang signifikan dan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu

Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur terlihat dari peningkatan anggaran dua departemen yang mengelola infrastruktur yaitu Departemen Pekerjaan Umum naik sebesar 8,7 persen menjadi Rp35,7 triliun dan Departemen Perhubungan meningkat sebesar 5,1 persen menjadi Rp16,1 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 triliun.

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga Miskin Tetap Menjadi Prioritas Anggaran

Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi BBM dan listrik dalam proporsi yang cukup besar. RAPBN 2009 masih mempertahankan subsidi BBM hingga Rp101,4 triliun, termasuk subsidi LPG Rp14,6 triliun. Di samping itu, untuk subsidi listrik pemerintah menyediakan Rp60,4 triliun. Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik, pemerintah sedang menggiatkan penggunaan sumber energi alternatif di luar BBM termasuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik nonBBM dan program pengembangan biofuel yang didorong dengan penyediaan subsidi kredit program biofuel sebesar Rp640,6 miliar.

Alokasi untuk sektor perdesaan dan pertanian juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yaitu Rp13,9 triliun (RAPBN 2009) terdiri dari Rp8,4 triliun anggaran Departemen Pertanian dan Rp5,5 triliun melalui anggaran subfungsi pengairan. Petani juga menikmati berbagai subsidi langsung dan spesifik dalam bentuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi benih berjumlah Rp21,4 triliun atau meningkat 112,9 persen dibandingkan dalam APBN-P 2008.

Komitmen untuk perbaikan governance diupayakan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan anggaran untuk penegakan hukum

Alokasi RAPBN 2009 juga menunjukkan keinginan pemerintah secara terus menerus untuk memperbaiki governance dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Perbaikan sistem remunerasi di Departemen Keuangan mulai tahun 2008 telah diperluas. Tahun depan langkah ini akan dilanjutkan pada beberapa Kementerian Negara/lembaga (K/L) yang strategis sesuai dengan kesiapan K/L yang bersangkutan dalam mempersiapkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kinerja.

Secara umum pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memperbaiki take home pay (THP) PNS dan pensiunan dengan menaikkan gaji/pensiun pokok sebesar 15 persen. Penyesuaian gaji ini diharapkan akan meningkatkan take home pay minimal untuk PNS golongan terendah menjadi Rp1,7 juta/bulan pada tahun 2009 atau naik hampir 2,5 kali lipat dibandingkan THP yang diterima yang bersangkutan pada tahun 2005.


Transfer Ke Daerah tetap diupayakan terus meningkat
Peningkatan anggaran juga terjadi dalam transfer ke daerah. Transfer ke Daerah meningkat dari Rp292,4 triliun dalam APBN-P 2008 menjadi Rp303,9 triliun dalam RAPBN 2009, atau 27,1 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2009. Kenaikan ini merefleksikan keinginan untuk mewujudkan agar proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat benar-benar terwujud. Di samping kenaikan dalam DAU dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah juga meningkatkan DAK sebesar Rp1,1 triliun, sehingga total DAK tahun 2009 mendatang diusulkan meningkat menjadi Rp22,3 triliun.

Sumber Pendanaan APBN makin mengandalkan sumber penerimaan dalam negeri terutama Pajak

Sumber pendanaan RAPBN 2009 akan berasal dari penerimaan dalam negeri baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 13,7 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan nonmigas dari sebesar 12,4 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 12,5 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009.

Dalam RAPBN 2009, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara neto direncanakan mencapai Rp110,7 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari (i) penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iii) rekening dana investasi (RDI); dan (iv) privatisasi. Sumber pembiayaan melalui privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar minus Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp48,5 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp59,6 triliun.

Terakhir, perlu dicatat oleh pemerintah bahwa RAPBN 2009 ini juga masih memiliki sejumlah risiko fiskal seperti ketidaksesuaian asumsi makro, risiko-risiko berkaitan dengan posisi utang pemerintah, risiko proyek pembangunan infrastruktur, risiko BUMN, risiko sektor keuangan, risiko program pensiun dan tunjangan hari tua PNS, risiko desentralisasi fiskal, risiko tuntuan hukum kepada pemerintah, dan risiko keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional. Tantangan inilah yang kedepan akan dijawab APBN 2009.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: