Kangpandoe’s Weblog

Januari 9, 2011

Menilik Pembiayaan Syariah di Indonesia, Studi Kasus Pembiayaan Perumahan

Filed under: Finance — kangpandoe @ 2:09 am

Bagian I : Aspek Fundamental & Tinjaun Syari’ah yang Perlu Diperhatikan

Abstraksi

Sejak tumbuhnya industri keuangan syariah di Indonesia, animo kaum muslimin di tanah air untuk menggunakan transaksi keuangan syariah meningkat cukup pesat, termasuk dalam hal pembiayaan kepemilikan rumah (KPR). Sayangnya kurangnya pemahaman akan keuangan syariah itu sendiri menyebabkan sebagian kaum muslimin sepertinya yakin saja dengan perbankan syariah. Mereka menjadi percaya begitu saja dengan bank syariah tanpa sempat lagi mengecek dulu jenis akad yang digunakan atau ada tidaknya kaidah fiqh yang terlanggar. Asal ada embel-embel syariah saja rasanya sudah cukup. Di sisi lain, perbankan syariah pun dinilai oleh sebagian pihak terlalu tinggi menetapkan fix profit margin-nya sebagai sumber utama pendapatan pengganti bunga (floating rate) yang diharamkan. Sehingga ada sebagian nasabah yang merasa bahwa produk syariah “lebih mahal” dari konvensional.

Pengantar

Suatu hari seorang teman memberikan link blog perumahan yang kebetulan mengusung embel-embel “Perumahan Islami”. Menarik memang konsep yang ditawarkan, sehingga memancing saya mengajukan pertanyaan informasi lebih lanjut kepada “sang admin” bagaimana mekanisme pembiayaan untuk memiliki perumahan tersebut.

Agak terkejut saya karena feed back informasi yang disampaikan ternyata pembiayaan perumahan tersebut masih terafiliasi dengan perbankan konvensional. Sementara pertanyaan saya tentang akad-akad transaksi syariah yang lazim dan mungkin bisa digunakan dalam pembiayaan seperti murobahah, istishna’, salam, dan musyarokah tidak disinggung sama sekali dalam jawabannya.

Berawal dari keprihatinan akan hal tersebut, saya mencoba menulis beberapa hal yang mungkin bisa sedikit dijadikan rujukan saya pribadi dan teman-teman yang menginginkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan cara syariah. Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi informasi dan telaah literatur keuangan syariah yang sedang saya pelajari. Namanya juga orang masih belajar, tentu masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan di sana-sini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dan yang salah dari sisi penulis pribadi.

Mengapa pilih pembiayaan syariah

Merujuk kembali kepada sumber hukum Islam, yakni Qur’an dan Sunnah rasanya semua kaum muslimin akan menyepakati pengharaman riba. Oleh karena itu, penulis hanya akan mereview sedikit beberapa dalil tentang keharaman riba tersebut. Merunut pada ayat Al Qur’an yang diturunkan pada periode Mekkah, umumnya ayat tersebut hanya mengindikasikan ketidaksenangan terhadap riba, seperti firman Allah SWT :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum ayat 39)

Menurut Ibnu Hajar Al Asqolani, pelarangan tegas terhadap riba turun pada waktu sebelum perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Kemudian larangan final dan yang diulang-ulang datang pada tahun ke-10 Hijriah atau dua minggu sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan Muhammad Ayub dalam bukunya “Understanding Islamic Finance” mencoba mengurut-urutkan ayat-ayat mengenai Riba berdasarkan waktu pewahyuannya sebagai berikut:

1. Q.S. Ar-Rum ayat 39
2. Q.S. An-Nisa ayat 161
3. Q.S. Ali-Imran ayat 130-132; dan
4. Q.S. Al-Baqoroh ayat 275-281

Dalam suatu ceramah yang sempat penulis hadiri, Mantan Direktur Bank Muamalat dan penulis buku “Satanic Finance” M. Riawan Amin memberikan perhatian khusus pada Surat Al-Baqoroh ayat 278- 279 :

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya (yakni meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (Q.S. Al Baqoroh ayat 278 – 279).

Menurut Riawan Amin dalam isi ceramahnya tersebut, setiap dosa memiliki ancaman hukumannya masing-masing dan hanya Riba yang diancam dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Atau dengan kata lain keterlibatan dalam transaksi yang berbasiskan Riba setaraf dengan sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, yang bahkan tiada seorang muslim pun yang akan berani punya pikiran seperti itu.

Rasulullah SAW dalam hadits beliau juga banyak menyinggung mengenai keharaman Riba. Diantara hadits yang paling terkenal misalnya yang diriwayatkan oleh Sahabat Jabir ra. Sebagai berikut:

Dari Jabir r.a. : “Rasulullah SAW mengutuk penerima dan pembayar riba, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari transaksi tersebut dan mengatakan mereka semua sama (dalam dosa)” (H.R. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

Dari uraian tentang keharaman riba di atas, sampai disini dapat kita simpulkan bahwa wajib hukumnya bagi kaum muslimin meninggalkan transaksi ribawi dan beralih kepada transaksi yang berbasiskan hukum-hukum syariah. Sebagai catatan pembagian dan jenis-jenis Riba serta kaidah-kaidah yang harus dipahami terkait masalah Riba tidak dibahas disini karena memerlukan penjelasan rinci dan ke-khususan tersendiri.

Bebas Riba saja ternyata belum cukup

Permasalahan yang muncul di lapangan kemudian adalah bebas Riba saja ternyata belum cukup. Setidaknya ada dua isu utama lainnya yang menjadi perhatian penulis pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, khususnya pembiayaan perumahan. Pertama adalah isu syariah compliance dan kedua adalah masalah yang secara sederhana saya sebut “kok lebih mahal dari konvensional”. Isu pertama akan coba penulis bahas pada tulisan bagian pertama, sedangkan isu ke-dua akan diuraikan lebih lanjut pada bagian kedua tulisan ini.

Pertama isu mengenai syariah compliance, hampir bisa dipastikan bahwa semua produk pembiayaan perbankan syariah bebas dari riba. Namun demikian, perlu dipahami bahwa karakteristik transaksi keuangan Islam tidak sebatas pada bebas Riba saja. Karena setidaknya suatu akad transaksi dalam Islam harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Bebas Riba (interest free)
 Bebas Ghoror (uncertainty or lack of knowledge free)
 Bebas Maysir (gambling free)
 Bebas dari unsur tadlis (penipuan)
 Bebas dari unsur Ikroha (ketidak ridho’an salah satu pihak)
 Tidak bertentangan dengan dalil syari’, sebagaimana kaidah fiqh: “Al Ashlu fil Asy yaa’i al ibahah, hatta yadullud dalilu ‘alat tahrimi. Hukum asal dalam mu’amalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.” (Imam As Suyuthi dalam Al Asybah Wa An Nadzhair)

Sekali lagi karena keterbatasan lingkup dalam tulisan ini, dan keperluan penjelasan yang lebih komprehensif, kriteria-kriteria tersebut di atas belum dapat penulis jabarkan secara rinci satu per satu di sini. Tentu harapannya agar pembaca jadi lebih tertarik mempelajari keuangan syariah secara mandiri dan tulisan ini mampu sedikit berperan sebagai katalisator untuk hal itu.

Syariah Compliance

Untuk mengetahui aspek syariah compliance suatu akad, maka pertama perlu dipahami struktur akad yang digunakan oleh bank syariah. Perbankan syariah juga melakukan bisnis seperti halnya konvensional, dengan faktor pembedanya adalah kesesuaian dengan aspek syariah. Oleh karena itu, bank syariah dapat menjual barang yang dibelinya dengan suatu profit margin, menyewakan aset dengan imbalan uang sewa, dan membagi keuntungan (atau menanggung resiko) yang berasal dari investasi berbasiskan syirkah.

Ada 2 jenis akad mu’amalah maaliyah yang dikenal dalam terminologi fiqh mu’amalah, yakni akad Li Tabarru’ dan akad Li Tijari. Akad Li Tabarru’ maksudnya adalah transaksi mu’amalah dalam rangka ta’awun (tolong-menolong) untuk mencari keridho’an Allah. Jadi pada transaksi ini ke-dua pihak dilarang untuk mencari keuntungan. Akad-akad yang termasuk dalam kategori Li Tabarru’ adalah: 1) wadi’ah; 2) wakalah; 3) kafalah; 4) hawalah; 5) Rahn; dan 6) Qardh.

Jadi misalnya kita menabung dan bank menggunakan akad wadi’ah (titipan) maka kita tidak dibenarkan meminta bagian hasil dari dana yang dititipkan kepada Bank. Demikian juga ketika kita meminjam uang dari bank dan misalnya bank menggunakan akad Qardh (pinjaman) maka bank tidak diperkenankan menarik keuntungan dari dana pokok yang dipinjamkan. Ingat ada kaidah fiqh yang menyatakan “Kullu Qordhin Jarro Manfa’atan Fa Huwa Riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat/ keuntungan adalah Riba”.

Bahkan sedemikian hati-hatinya Rasulullah SAW mengenai manfaat yang timbul dari aspek pinjam-meminjam ini, beliau juga melarang tawaran barang dan jasa yang diberikan oleh peminjam walaupun itu bukan berupa tambahan harta pada pokok pinjaman.

Dari Anas ibn Malik r.a. : Nabi Muhammad SAW bersabda “Ketika salah satu dari kalian memberikan pinjaman dan yang meminjam menawarkan makanan, janganlah kamu memakannya, dan jika yang meminjam menawarkan tumpangan pada hewannya, janganlah kamu menaikinya, kecuali mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan saling bertukar bantuan.” (HR. Baihaqi dalam kitab Al-Buyu’, Bab kulli qordhin jarro manfa’atan fa huwa riba).

Sedangkan akad Li Tijari maksudnya adalah transaksi mu’amalah dalam rangka mencari keuntungan duniawi dan secara syara’ memang diperbolehkan. Ada 4 jenis akad mu’amalah maaliyah yang tergolong dalam kategori Li Tijari. Masing-masing dari ke-4 akad tersebut memiliki turunan-turunan dan variasi-variasi dalam praktik nyata di lapangan. Ke-4 jenis akad tersebut adalah: 1) Bai’ (jual-beli); 2) Syirkah (persekutuan dalam modal dan kepemilikan); 3) Ijaroh (sewa-menyewa); dan 4) Ju’alah (pemberian imbalan/ ju’al). Dibawah ini adalah bagan pembagian akad transaksi maaliyah.


Sumber: Bahan Ajar Fiqh Mu’amalah Lanjutan. FEUI. Salemba:2010

Jika nasabah telah mengerti bahwa akad yang digunakan adalah kategori Li Tijari, hal ini pun tidak berhenti sampai disini. Nasabah kemudian harus jeli pula untuk melihat ada tidaknya unsur-unsur larangan yang terkandung dalam transaksi yang ditawarkan oleh perbankan. Unsur larangan yang paling sering ditemukan dalam kasus pembiayaan jual beli perumahan misalnya adalah larangan menggabungkan dua akad yang saling berhubungan dalam satu akad dan Bay al Dayn bi Dayn (jual-beli utang dengan utang).

Penggabungan dua akad dalam satu akad

Perbankan syariah sangat mungkin akan menghadapi beberapa transaksi yang di dalamnya akan terdapat perjanjian atau ketentuan yang saling bergantung satu-sama lain dan ini harus dihindari. Dalam hal ini, Direktur Training Development and Shariah Aspects-Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI) London, Muhammad Ayub dalam bukunya “Understanding Islamic Finance” memberikan rekomendasi kombinasi beberapa akad yang diperbolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu:

1. Kombinasi Bai’ (jual beli) dengan Ijaroh (sewa-menyewa)

Bai’ mengalihkan kepemilikan dan resiko dari penjual kepada pembeli, sedangkan Ijaroh tidak mengalihkan kepemilikan dan resiko dari pemberi sewa kepada penyewa. Oleh karena itu dua akad ini harus dipisahkan dalam akad yang berbeda.

Pada akad Ijaroh Al Muntahia bi Tamliek (penyewaan yang berujung pada transfer kepemilikan kepada penyewa) selama periode penyewaan, bank tetap bertanggung-jawab atas biaya dan resiko yang terkait kepemilikan. Selain itu, selama periode penyewaan dilarang mengalihkan kepemilikan dan resiko kepada pihak penyewa karena hal itu menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (bathil).

Solusinya salah satu pihak dapat menjalankan janji unilateral untuk menjual, membeli, atau memberikan hadiah pada saat akhir periode sewa. Dengan catatan hal ini tidak akan mengikat pihak yang lain. Atau pihak yang lain memiliki pilihan untuk membeli/ tidak membeli dari pihak satunya atau menjual/ tidak menjual kepada pihak satunya.

2. Kombinasi Syirkah (persekutuan dalam modal dan kepemilikan) dengan Ijaroh

Maksudnya satu pihak dapat memberikan bagian kepemilikannya atas sebuah aset yang diperoleh secara bersama/bersekutu kepada pihak sekutunya dalam suatu penyewaan. Dalam hal ini para fuqoha sepakat mengenai diperbolehkannya pembagian hak seseorang dalam suatu harta benda ke pihak lain.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa penjualan unit-unit kepemilikan ke nasabah Musyarokah Muttanaqisoh harus tetap dipertahankan terpisah, yang menuntut “penawaran dan penerimaan” (akad) untuk setiap unit.

3. Kombinasi Musyarokah dengan Mudhorobah (bagi hasil)

Perlu diingat bahwa pada prinsipnya, sebagaimana dalam pembagian akad di atas, mudhorobah dan musyarokah adalah sama-sama turunan dari syirkah. Dalam musyarokah kepemilikan aset/ usaha menjadi milik bersama ke dua pihak. Sedangkan pada mudhorobah kepemilikan ada pada investor (Shohibul Maal), sekutu aktif (Mudhorib) yang menjalankan usaha mendapatkan imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan usaha.

Kasus ini tidak begitu banyak, Muhammad Ayub memberikan contoh jika misalnya bank mengelola dana deposito dari deposan dengan basis Mudhorobah, mereka juga bisa ke dalam bisnis dengan syarat bahwa rasio keuntungan untuk sekutu pasif tidak boleh lebih besar dibandingkan rasio modal mereka dalam total modal.

4. Kombinasi Wakalah (agensi/perwakilan) dan Kafalah (dana kelolaan) dengan akad Bai’ atau Ijaroh

Hal ini diperbolehkan dengan syarat hak dan kewajiban yang berasal dari beragam akad disesuiakan dengan peraturan tertentu sesuai dengan akad yang sudah ada. Sesuai dengan praktik bank syariah yang ada saat ini, wakalah adalah komponen penting dalam perjanjian Murobahah, Salam, dan Istishna’.

Jual Beli Utang dengan Utang

Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam kaidah fiqh adalah larangan jual beli “Bai’ al Kali bil Kali” atau “Bai’ ad Dayn bid Dayn” yang berarti penjualan utang dengan utang. Dalam transaksi jual beli yang sesuai syariah ada 3 bentuk yang diperbolehkan. Pertama pertukaran barang dengan uang pada saat bersamaan. Kedua pertukaran barang terlebih dahulu dengan cara pembayaran ditunda untuk waktu tertentu yang disepakati. Ketiga pertukaran barang yang ditunda penyerahannya sesuai waktu yang disepakati tetapi dengan pembayaran uang dimuka.

Maksud jual beli utang dengan utang dalam konteks bank syariah di sini adalah misalkan kita bertransaksi dengan bank menggunakan akad Murobahah untuk membeli rumah dengan pembayaran dari pihak nasabah yang ditunda dalam jangka waktu yang disepakati. Pada saat akad Murobahah terjadi maka bank harus sudah mempunyai rumah sebagai obyek yang ditransaksikan. Jika pada saat transaksi bank belum mempunyai rumah maka akadnya menjadi bathil karena ke dua pihak telah melakukan transaksi utang dengan utang. Atau dengan kata lain objek pertukaran dalam jual-beli belum dimiliki oleh masing-masing pihak. Nasabah belum menyerahkan uangnya dan bank bahkan belum memiliki barangnya (rumah).

Ada contoh lain yang saya kutip dari buku “Understanding Islamic Finance” dan menurut Muhammad Ayub telah menjadi praktik bank syariah dewasa ini, yakni “rollover” dalam Murobahah. Dalam kasus kegagalan piutang Murobahah-nya, bank memasuki kontrak Murobahah baru guna memberikan waktu yang lebih panjang kepada nasabahnya sekaligus dapat mengenakan jumlah yang lebih besar pada piutang mereka.

Semua Dewan Pengawas Syariah dan ulama melarang praktik-praktik seperti ini dan pengembalian sebesar berapa pun dari prinsip rollover Murobahah tidak dianggap sebagai pendapatan yang sah bagi bank.

Rekomendasi

Sebagai salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam menciptakan rasa aman dan tentram bagi nasabah terhadap akad yang dilakukannya dengan perbankan syariah, penulis sangat sepakat dengan usulan bahwa Dewan Pengawas Syariah Nasional akan memberlakukan fatwa syariah compliance per-akad. Hal ini mengingat bahwa fatwa yang ada sekarang masih bersifat global dan belum dapat diterapkan secara kasus per kasus.

Namun demikian, tentunya hal ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segenap ahli-ahli keuangan syari’ah mengenai efisiensi dan efektifitas implementasinya di lapangan. Selain itu, penulis juga sangat sepakat apabila perbankan syariah akan diberikan assessment terhadap kepatuhan dan kesesuian mereka terhadap aturan dan kaidah syariah melalui pemberian Indeks Kepatuhan Syariah. Sehingga nasabah sebagai konsumen jasa keuangan merasa aman dan lebih tentram lagi dalam menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan keyakinannya.
(bersambung)

Nantikan tulisan kedua:
Menilik Pembiayaan Syariah di Indonesia, Studi Kasus Pembiayaan Perumahan
Bagian II: Analisa Akad Pembiayaan yang Lazim Digunakan dan Ilustrasi Perhitungan

Referensi:
Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. PT Gramedia Pusataka Utama. Jakarta: 2009.
Wahyudi, Imam. Bahan Ajar Fiqh Mua’amalah Lanjutan. FEUI. Salemba: 2010
Ibnu Hajar, Al Asqolani. Fathul Bari.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah.

6 Komentar »

  1. hm….
    dari pengalaman saya
    memang saya sadari saya kurang memahami secara menyeluruh soal bank syariah
    sampai saat memilih membeli rumah pun

    namun, pada praktik di lapangan
    bank syariah yang direkomendasikan rekan untuk digunakan ternyata tidak bisa serta merta membiayai rumah yg saya inginkan
    otomatis, saya harus memilih antara bank konvensional yg sudah jelas haramnya
    dengan bank syariah yg ada (yang sebelumnya telah menjadi mitra)
    maka, saya memilih yg terbaik diantara yang buruk itu.

    Komentar oleh yordan — Januari 10, 2011 @ 2:00 am | Balas

  2. iya akh makanya ana nanya2 ke antum, saling share pengalaman ya akh, doa’akan segera menyusul ya (membeli rumah dan mencari penghuninya wehehe)…

    Mengenai masalah syariah compliance itu sendiri, menurut dosen ane kita memang gak bisa menyelesaikan sendiri, semua mesti duduk bersama dan menguraikan masalahnya satu persatu. Peranan Dewan Pengawas Syariah pun mesti dioptimalkan lagi agar fatwa-nya bisa menjadi payung hukum tidak hanya bersifat rekomendasi saja.

    ditunggu masukannya ya akh…

    Komentar oleh kangpandoe — Januari 10, 2011 @ 2:23 am | Balas

  3. ya, bagus nih tulisan. minta ijin saya copy ya.
    secara pribadi, saya agak ragu dengan terms apapun yang menggunakan atribut syariah, Mas. lebih ke justifikasi saja. lihat saja instrument yang negara punya misalnya, menurut saya lebih ke normatif saja, nggak mendalami apa sih hakikatnya, seperti merujuk pada tulisan diatas.

    Komentar oleh zachroni — Januari 18, 2011 @ 7:22 am | Balas

  4. ya mas, monggo di copy… mhn maaf tulisan keduanya belum selesai-selesai nih :(

    Saya juga agak tertarik untuk mengkaji tentang mekanisme Sukuk kita, cuma belum cukup ilmu nanti takut tulisannya malah menyesatkan.

    ya ada sebagian anggapan bahwa produk syariah banyak akal2annya mas, maklum institusi keuangan fokus utamanya adalah profit oriented sehingga aspek maslahat kepada umat (nasabah) dan keberkahannya sedikit terabaikan.
    tapi di Indonesia masih lebih baik… saya baca kalau di Malaysia mereka terang-terangan mengakomodasi bai’ al inah yang dilarang secara syar’i dan banyak lagi kaidah2 lain yg di tabrak di sana.

    Komentar oleh kangpandoe — Januari 18, 2011 @ 7:54 am | Balas

  5. Alhamdulillah semoga yang menyuarakan ekonomi syariah semakin banyak dan berani … walaupun masih baru dan banyak kekurangan mari kita perbaiki dan perjuangkan nilai-nilai ekonomi yang berketuhanan ini sampai dzahir di muka bumi indonesia…walaukarihal musyirkin, walaukarihal munafikun … agusselamet.wordpress.com

    Komentar oleh Agus Selamet — Januari 18, 2011 @ 1:05 pm | Balas

  6. bagus artikelnya mas, walau panjang, dan perlu kerut dahi untuk lebih ku pahami dengan seksama… :-)

    Perbankan syariah ataupun pembiayaan syariah memang menjadi solusi untuk menghindarkan diri kita dan keluarga dari riba. Tapi, jujur, kepercayaan masyarakat akan bank syariah masih minim mas (based on me)..
    Karena tidak sepenuhnya masyarakat tahu akan perbedaan bunga dengan bagi hasil dari bank syariah..
    mungkin ada baiknya sosialisasi perbankan syariah, harus lebih gencar ya mas. Karena penting sekali untuk diketahui masyarakat.
    Dan kita bisa mendapat rizki benar-benar yang diridhoi Allah.. amin

    Komentar oleh Lita — Mei 11, 2011 @ 4:00 am | Balas


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: