Kangpandoe’s Weblog

April 22, 2011

Kritis tak Berarti tidak Objektif: Bincang-bincang Pembangunan Gedung Baru DPR

Filed under: Artikel — kangpandoe @ 6:02 am

“There are two freedoms; the false, where a man is free to do what he likes; the true, where a man is free to do what he ought”(Charles Kingsley)*

Sebuah pembangunan proyek infrastruktur, entah berupa jalan, jembatan, pelabuhan, ataupun gedung seyogianya disambut gembira dan didukung oleh banyak pihak. Pasalnya pembangunan identik dengan menggeliatkan roda perekonomian, meningkatkan government spending, dan pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah bahkan negara.

Namun hal tersebut nampaknya tidak serta merta berlaku bagi rencana pembangunan gedung baru DPR. Dari awal rencana digulirkan hal ini telah menjadi polemik di berbagai media. Pasalnya gedung baru yang dibangun dinilai kelewat mewah dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti SPA, fitness center, dan kolam renang.

Banyak kalangan menuding pembangunan tersebut sebagai sesuatu yang melukai perasaan rakyat. Terlebih jika membandingkan kinerja para wakil rakyat dengan fasilitas yang mereka peroleh, rasa-rasanya masih jauh panggang dari api.

Tak sulit melihat indikatornya, dari 70 RUU yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010, sampai dengan penutupan masa sidang II tahun sidang 2010-2011 hanya delapan dari 70 RUU tersebut yang berhasil diselesaikan oleh DPR, ditambah dengan delapan RUU kumulatif terbuka.

Latar Belakang
Seperti dilansir dalam situs dpr.go.id, kapasitas maupun penataan ruang yang ada sudah tidak dapat menampung maupun mengatur jumlah karyawan, barang-barang dan berkas yang berada di dalam ruang Gedung MPR/DPR/DPD-RI. Bahkan disebutkan pula jika meja kerja staf dan jumlah staf yang tidak sebanding dengan luasan ruangan, hal ini mengakibatkan ruang gerak yang semakin sempit.

Selain itu, ruang perpustakaan DPR juga dinilai sudah tidak memadai sehingga diperlukan penambahan dan penataan kembali. Maka dalam perspektif ini, disimpulkan diperlukan penambahan maupun penataan Gedung di Komplek MPR/DPR/DPD-RI. Kemudian pembangunan gedung baru DPR ini disepakati dalam rapat koordinasi antara Tim Kerja BURT DPR RI dengan Tim Kerja PURT DPD RI.

Alasan lain yang dikemukakan adalah ruangan yang ditempati anggota DPR saat ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan. Sebagai gambaran tiap anggota DPR RI di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas ± 32 m2, diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli.

Pada masa bakti Anggota Dewan periode 2009 -2014, muncul keinginan penambahan jumlah staf ahli yang semula 2 menjadi 5, serta penambahan fasilitas berupa ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC, dan ruang tamu.

Berdasarkan kebutuhan baru tersebut, perhitungan untuk ruang masing-masing anggota menjadi 7 orang, meliputi 1 anggota dewan, 5 staf ahli, dan 1 asisten pribadi seluas ± 120 m2. Perhitungan luas total bangunan berubah dari ±120.000 m2 (27 Lt) menjadi ±161.000 m2 (36 lt).

Dengan luas total ± 156.586.26 m², maka rincian biaya total pembangunan adalah sebesar Rp. 1.162.202.186.793,- yang terdiri dari: 1) biaya konstruksi fisik sebesar Rp. 1.125.074.721.000,- 2) Biaya konsultan perencana sebesar Rp 19.126.270.257,- 3) Biaya konsultan Manjemen Konstruksi sebesar Rp 16.876.120.815,- dan 4) Biaya pengelolaan kegiatan sebesar Rp 1.125.074.721,-. Biaya tersebut diluar biaya IT, security system dan furniture/mebelair.

Mengkritisi tanpa harus kehilangan objektivitas
Mencermati latar belakang yang dikemukakan DPR, sebetulnya tidak semua alasan bisa kita salahkan. Dalam era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, sebagai rakyat kita harus jeli melihat mana yang perlu didukung dan mana yang tidak.

Saya termasuk orang yang sepakat bahwa DPR memerlukan tambahan fasilitas ruangan kerja dan tempat penyimpanan berkas yang handal. Selain itu, fungsi perpustakaan DPR juga mesti ditingkatkan dengan adanya fasilitas ruangan yang lebih representatif dan mudah diakses publik.

Hanya mencoba mengkritisi beberapa hal, pertama mengapa DPR tidak menggunakan konsep penataan dan relokasi ruangan dengan cara pembagian ruangan yang lebih proporsional. Dengan kata lain gedung baru yang akan dibangun nantinya tak harus 36 lantai. Mungkin cukup terdiri dari belasan lantai untuk merelokasikan yang sudah tak tertampung di gedung lama.

Toh akan lebih hemat, efektif, dan efisien bukan.

Kedua, mengenai isu adanya tambahan fasilitas seperti fitness centre, spa, dan kolam renang. Saya sendiri tidak melihat adanya fasilitas ini dari situs dpr.go.id. namun pemberitaannya diberbagai media membuat jadi bertanya-tanya, “Apa betul sarana kebugaran seperti ini yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja DPR?”.

Apa urgensinya membangun sarana-sarana itu? Alih-alih menjadi kantor wakil rakyat, jangan-jangan gedung ini nantinya lebih cocok disebut sebagai hotel bintang lima.

Ketiga, mengenai tambahan staf ahli dari semula 2 orang menjadi 5 orang. Perlu dipahami bahwa kinerja anggota dewan pada hakikatnya bergantung pada dukungan kinerja staf ahli. Namun permasalahannya adalah adanya missing-link antara kenyataan ini dengan logika persepsi rakyat.

Rakyat akan bertanya “jika semua bergantung staf ahli, lantas anggota dewan sendiri mengerjakan apa? Apa hanya hadir dari rapat ke rapat saja?”

Sementara pernyataan lain mengatakan bahwa, “Untuk jadi anggota DPR harus ahli, kalau tidak ahli tak usah-lah berani-berani mencalonkan diri menjadi anggota DPR? Jangan mengandalkan staf ahli saja”
Permasalahan ini menurut hemat penulis perlu dijawab dengan melakukan reformasi kinerja anggota dewan. Maksudnya, dalam pengelolaan kinerja sebuah institusi harus terdapat hubungan yang jelas antara pengukuran kinerja, compensable factor (elemen dari job yang fundamental dan dapat dikompensasikan, seperti skills, effort, responsibility, dan working conditions) serta dukungan fasilitas dan reward yang diberikan.

Jadi pertama-tama perlu dilakukan pengukuran analisis beban kerja anggota dewan. Kedua, beban kerja tersebut dihubungkan dengan dukungan staf. Yang jelas harus ada bukti empirik bahwa dewan memang memerlukan tambahan dukungan staf ahli, jangan asal minta tambah-tambah saja. Sebab saya khawatir jika setelah diukur beban kerjanya, jangan-jangan malah sebenarnya jumlah 2 staf ahli dan 1 sekretaris sudah sangat cukup dan memadai bagi mereka.

Multiple attribute decision making dalam pembangunan gedung DPR
Sebagai sebuah keputusan publik, tentunya pembangunan gedung baru DPR memiliki atribut-atribut keputusan yang mesti diperhatikan sebelum keputusan final ditetapkan dan dilaksanakan. Apalagi yang mengawasi DPR sesungguhnya adalah mata dan telinga rakyat, karena memang secara hierarkis tidak ada lagi dewan pengawas DPR.

Apa yang saya maksud sebagai atribut keputusan disini adalah segala sesuatu yang mencerminkan misi dan tujuan yang hendak dicapai serta dampak yang diperkirakan dari pengambilan keputusan tersebut. Menurut saya setidaknya ada 5 atribut utama yang mesti diperhatikan yakni public acceptance, functional impact, quality of performance, law compliance dan economic impact.

Saya meletakkan public acceptance sebagai atribut pertama, karena isu pembangunan gedung DPR ini sangat sensitif dengan akseptasi publik. Dalam era keterbukaan dan kebebasan mengemukakan pendapat seperti sekarang, mau tidak mau publik akan bereaksi cepat dalam menanggapi permasalahan umum yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan sehari-hari.

Seharusnya DPR mau mendengarkan aspirasi konstituen akar rumput mereka, aspirasi rakyat yang telah memilih mereka. Sehingga pada gilirannya rakyat akan puas dengan mereka. Permasalahan lainnya adalah sosialisasi yang harus dilakukan dengan bijak. Apresiasi perlu disampaikan karena melalui situsnya (link: http://www.dpr.go.id/id/sosialisasi-gedung/aspirasi), DPR telah membuka akses kepada masyarakat untuk menyalurkan apresiasinya.

Kedua adalah functional impact, maksudnya pembangunan gedung ini harus memperhatikan aspek fungsional dari adanya bangunan gedung baru itu sendiri. Bukankah dalam dunia arsitektur dikenal istilah bentuk mengikuti fungsi. Jadi misalnya apakah layak sebuah tempat kerja wakil rakyat ditambahi fasilitas spa, kolam renang, dan fitness center?

Yang ketiga adalah aspek atribut quality of performance, maksudnya harus ada sebuah jaminan atau minimal hubungan keterkaitan yang jelas antara peningkatan kinerja DPR dengan penambahan fasilitas, termasuk fasilitas gedung, ruangan kerja, dan jumlah staf ahli. Setidaknya ada bukti empirik dan jaminan bahwa pembangunan gedung baru dan fasilitas lainnya mampu meningkatkan kinerja anggota DPR.

Keempat law compliance, perlu diperhatikan sisi kepatuhan hukum dari sisi perencanaan, proses pengadaan, pelelangan, dan eksekusi proyek.

Terakhir tak kalah penting adalah atribut economic impact, apa manfaat pembangunan gedung baru ini secara ekonomis. Berapa opportunity cost yang hilang jika seandainya dana untuk membangun 36 lantai gedung baru itu dapat dialokasikan untuk memperbaiki sekolah yang nyaris ambruk, membayar tenaga kesehatan di daerah pelosok, meningkatkan kesejahteraan guru, atau membangun sarana infrastruktur lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, economic impact juga tidak hanya dilihat dari hal-hal di atas, bisa juga dianalogikan jika kinerja dewan semakin meningkat, maka semakin banyak RUU yang disahkan, impact-nya semakin tinggi tingkat jaminan kepastian hukum di Indonesia, hal ini akan berdampak pada semakin baiknya kondisi Indonesia di mata internasional. Harapannya investor semakin banyak yang masuk.

Permasalahannya sekarang, jika kita menggunakan sudut pandang ini, bagaimana cara mengukur dan menjamin peningkatan kinerja dewan? Jawabannya adalah Reformasi Kinerja Anggota Dewan.

Referensi informasi:
http:// http://www.dpr.go.id
Referensi kutipan:
*http://thinkexist.com/quotation/there_are_two_freedoms-the_false-where_man_is/151135.html
Referensi kerangka berpikir:
Dessler, Gary. Human Resource Management. 2005. Prenctice Hall Inc.
Goodwin, Paul dan Wright, George. Decision Analysis for Management Judgment Third Edition. 2004. John Wiley and Sons, Ltd.

3 Komentar »

  1. Kalau untuk icon keknya masih lebih bagus gedung *utang ijo itu.😀

    Komentar oleh Farijs van Java — April 25, 2011 @ 2:02 am | Balas

  2. gak konek dong sama judulnya, itu kan gd prasejarah😛

    Komentar oleh kangpandoe — April 25, 2011 @ 1:32 pm | Balas

  3. Setahu saya Anggota Dewan idealnya memang butuh beberapa staff ahli. Pertanyaannya bisa efektifkah kerja staff ahli kalau anggota dewannya masih punya kualitas yang menyedihkan

    Komentar oleh Bagus Kusuma — April 26, 2011 @ 6:24 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: