Kangpandoe’s Weblog

Januari 9, 2011

Menilik Pembiayaan Syariah di Indonesia, Studi Kasus Pembiayaan Perumahan

Filed under: Finance — kangpandoe @ 2:09 am

Bagian I : Aspek Fundamental & Tinjaun Syari’ah yang Perlu Diperhatikan

Abstraksi

Sejak tumbuhnya industri keuangan syariah di Indonesia, animo kaum muslimin di tanah air untuk menggunakan transaksi keuangan syariah meningkat cukup pesat, termasuk dalam hal pembiayaan kepemilikan rumah (KPR). Sayangnya kurangnya pemahaman akan keuangan syariah itu sendiri menyebabkan sebagian kaum muslimin sepertinya yakin saja dengan perbankan syariah. Mereka menjadi percaya begitu saja dengan bank syariah tanpa sempat lagi mengecek dulu jenis akad yang digunakan atau ada tidaknya kaidah fiqh yang terlanggar. Asal ada embel-embel syariah saja rasanya sudah cukup. Di sisi lain, perbankan syariah pun dinilai oleh sebagian pihak terlalu tinggi menetapkan fix profit margin-nya sebagai sumber utama pendapatan pengganti bunga (floating rate) yang diharamkan. Sehingga ada sebagian nasabah yang merasa bahwa produk syariah “lebih mahal” dari konvensional.

Pengantar

Suatu hari seorang teman memberikan link blog perumahan yang kebetulan mengusung embel-embel “Perumahan Islami”. Menarik memang konsep yang ditawarkan, sehingga memancing saya mengajukan pertanyaan informasi lebih lanjut kepada “sang admin” bagaimana mekanisme pembiayaan untuk memiliki perumahan tersebut.

Agak terkejut saya karena feed back informasi yang disampaikan ternyata pembiayaan perumahan tersebut masih terafiliasi dengan perbankan konvensional. Sementara pertanyaan saya tentang akad-akad transaksi syariah yang lazim dan mungkin bisa digunakan dalam pembiayaan seperti murobahah, istishna’, salam, dan musyarokah tidak disinggung sama sekali dalam jawabannya.

Berawal dari keprihatinan akan hal tersebut, saya mencoba menulis beberapa hal yang mungkin bisa sedikit dijadikan rujukan saya pribadi dan teman-teman yang menginginkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan cara syariah. Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi informasi dan telaah literatur keuangan syariah yang sedang saya pelajari. Namanya juga orang masih belajar, tentu masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan di sana-sini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dan yang salah dari sisi penulis pribadi.

Mengapa pilih pembiayaan syariah
(more…)

Iklan

Januari 16, 2009

Ta’aruf Dengan Sukuk Negara dan Sukuk Negara Ritel

Filed under: Finance — kangpandoe @ 3:22 am

Tak kenal maka ta’aruf supaya kenal… he he, kali ini saya mengajak pembaca untuk berta’aruf dengan Sukuk Negara Ritel yang akan dilaunching pertengahan bulan Februari depan, selamat berta’aruf:

(more…)

November 4, 2008

Evaluasi Krisis Keuangan Global 2008 dalam Perspektif Kebijakan : Indonesia – Amerika

Filed under: Finance — kangpandoe @ 11:53 am

( Tulisan Pertama : Latar Belakang Krisis )

Demikian banyak langkah dan kebijakan yang ditempuh serta begitu mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh berbagai negara untuk mengatasi dampak krisis keuangan di Amerika Serikat yang demikian hebat dan akhirnya mendunia.

Pemerintah AS menginjeksi modal sembilan bank besar senilai US$250 miliar dan mengikuti langkah Eropa menasionalisasikan perbankan untuk sementara. Belum lagi paket dana talangan (Bail Out) senilai US$700 miliar untuk menyelamatkan pasar.

Langkah serupa juga dilakukan Inggris. Negara Ratu Elizabeth itu memompa dana pembayar pajak sebesar 37 miliar poundsterling ke tiga bank besarnya. Kebijakan itu adalah bagian dari suntikan dana senilai 400 miliar poundsterling guna menggenjot likuiditas. Demikian juga di negara-negara lain di kawasan Eropa dan Asia. Berbagai langkah ditempuh untuk menyelamatkan diri dari krisis keuangan global.

Negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan atau yang dikenal sebagai ASEAN+3 sepakat menyiapkan USD 80 miliar (sekitar Rp 800 triliun) dari penyisihan cadangan devisa mereka untuk mengantisipasi meluasnya krisis ke Asia Tenggara.

Bagaimana dengan kebijakan Indonesia sendiri? Apa dan bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kita? Berikut seklumit catatan atas latar belakang terjadinya krisis keuangan di negeri Paman Sam

Latar Belakang Krisis Keuangan Global :

Miss Policy management atau Ketamakan Kapitalisme AS”

Perekonomian dunia kembali guncang setelah pada bulan Agustus 2007 perekonomian Amerika mulai dilanda krisis keuangan yang kemudian lebih dikenal sebagai krisis Subpreme Mortgage. Krisis ini tidak serta merta melanda negeri Paman Sam tersebut, melainkan merupakan buah dari kebijakan ekonomi yang diterapkan Amerika selama 1 dekade terakhir.

Jauh sebelum Subpreme Mortgage melanda perekonomian AS, beberapa tahun silam Amerika sempat mengalami krisis keuangan yang lebih dikenal dengan krisis ‘dotcom’. Pada saat itu, untuk mendirikan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan IT demikian mudah. Orang hanya perlu menggaransi rumahnya untuk membuka perusahaan ‘dotcom’ kemudian menjual sahamnya ke Wall Street guna mendapatkan guyuran modal dari capital market.

Pelaku pasar kemudian sadar bahwa perusahaan-perusahaan sejenis telah menjamur sedemikian banyak. Hal ini memicu kejatuhan harga saham perusahaan-perusahaan berbasis IT tersebut. Untuk meredam gejolak pasar agar kolepsi tidak berujung pada terjadinya kejatuhan yang dalam maka bank sentral AS (The Fed) menggunakan kebijakan uang longgar melalui penurunan suku bunga dan pencetakan uang lebih banyak agar pasar dibanjiri lagi dengan likuiditas sehingga harga saham perusahaan-perusahaan dotcom tadi naik lagi. Buahnya krisis ini tidak berlangsung lama, ekonomi AS sehat lagi dan “dotcom crise” itu tidak terlalu dalam.

September 2001 terjadi peristiwa serangan teroris yang menghantam jantung pemerintahan Amerika Serikat di New York. Serangan tersebut persisnya meluluhlantakan menara kembar World Trade Center yang hanya berjarak 1 blok dari Bursa Saham Wall Street. Hari itu juga seluruh bursa saham AS ditutup untuk kemudian dibuka kembali setelah satu setengah hari pasca serangan tersebut.

Beberapa hari pasca serangan hampir semua masyarakat bahkan pelaku pasar disana berada dalam situasi mencekam dan mengalami kebingungan harus bertransaksi apa. Untuk menetralisir hal tersebut, sekali lagi ditempuh kebijakan uang longgar untuk menggelontorkan kucuran likuiditas sehingga orang merasa mudah untuk mendapatkan uang.

Demikian kebijakan uang longgar ini sudah terjadi hampir lebih dari 1 dekade. Dampaknya adalah bagi masyarakat, rumah tangga, dan pengusaha AS terlanjur beranggapan bahwa “money is always there, available and cheap.Banyak orang kemudian meminjam uang ke bank. Setiap tahun harga rumah mengalami lonjakan luar biasa karena setiap orang bahkan yang tidak memiliki income dan pekerjaan bahkan tidak mempunyai asset (non income, non job, and non assets / NINJA) bisa mengajukan pinjaman ke bank.

Para NINJA ini bisa datang ke bank, atau bahkan didatangi oleh bank untuk ditawari pemberian kredit akibat melimpahnya likuiditas perbankan. Cukup mencengangkan melihat hasil suatu survey di AS diketemukan bahwa satu rumah tangga disana rata-rata mempunyai 14 macam credit card. Bayangkan kalau dengan credit card tersebut semua orang berbelanja mulai dari beli rumah sampai dengan isi rumahnya.

Tentunya bencana datang ketika tagihan diajukan kepada para NINJA ini, karena tidak mampu melunasi tagihan tersebut akhirnya rumah yang diperoleh dari pemberian kredit di perbankan inilah yang akhirnya disita.

Begitu disita nilai jual rumah tersebut pun kontan menjadi jatuh. Jika dimisalkan nilai pinjamannya US$ 200 ribu ternyata harga rumah setelah disita hanya US$ 100 ribu maka bank rugi US$ 100 ribu. Kalau dari 1 rumah saja perbankan sudah rugi US$ 100 ribu bayangkan jika nilai tersebut harus dikalikan beratus-ratus nasabah yang memiliki kredit macet, maka neraca keuangan banknya jadi bolong.

Di AS kejadian ini diperparah lagi dengan ulah para pelaku financial AS yang menjadikan kolateral pinjaman kredit perumahan tadi menjadi sekuritas yang diperjual belikan sebagai utang baru. Utang-berutang baru ini (derivativenya) terjadi di AS karena begitu shoppisticated-nya instrumen maupun financial engineering disana.

Adanya surat berharga yang menopang kredit perumahan ini (transaksi derivative ) menyebabkan kerugian perbankan tidak hanya pada nilai jual rumah yang jatuh tadi, tapi juga transaksi derivative-nya jadi kosong semua. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pailitnya Lehman Brothers yang telah berusia 158 tahun itu.

Kebangkrutan Lehman dipicu ketidakmampuannya melunasi sekitar 60 miliar dollar AS, kewajiban milik anak perusahaan, yang menular ke seluruh lini bisnis Lehman. Kebangkrutan Lehman adalah salah satu kasus pailit terbesar dalam sejarah AS. Padahal, perusahaan itu baru saja dinobatkan sebagai perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Wall Street pada 2007 lalu.

Lehman adalah perusahaan yang dikenal atas integritasnya, budaya kerja yang teguh, kerja keras, dan pantang menyerah. Seperti yang dikatakan oleh Richard Fuld, CEO Lehman Brothers pada The New York Times, “Setiap hari adalah perang. Selalu memikirkan perusahaan, melakukan hal yang benar, melindungi klien dan perusahaan, terlibat di dalam, dan menjadi anggota tim yang baik.”

Mengapa perusahaan sebesar dan sebagus Lehman Brothers bisa bangkrut? Padahal Lehman memilki semua sumber daya terbaik. Sumber daya manusia terbaik, budaya kerja, job desk, standard operating procedures, kode etik, dan tentunya juga remunerasi terbaik. Kejatuhan Lehman Brothers, menurut sebagian besar pengamat lebih karena faktor keserakahan, moral hazard. Itulah sebabnya sebagian rakyat Amerika protes ketika pemerintah memberikan dana talangan sebesar 700 milliar dollar AS.

Tadinya perusahaan-perusahaan di walstreet yakin pemerintah AS tidak akan mempailitkan investment house yang sudah lebih dari 150 tahun hidup di AS ini. Ternyata prediksi mereka meleset. Begitu Lehman dinyatakan pailit, langsung seluruh dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. ”Ternyata pemerintah AS tidak benar-benar pasang badan untuk perusahaan itu,” mungkin demikian kira-kira anggapan mereka.

Yang menarik, adagium terlalu besar risikonya buat suatu negara mempailitkan bank atau bank investasi besar untuk dibekukan, ternyata bagi Lehman Brothers tak berlaku. Pemerintah AS masih mau membantu Bear Stearns, Merrill Lynch, dan AIG. Goldman Sachs dan Morgan Stanley dengan diizinkan ”bermutasi” menjadi bank komersial, situasi mana tidak berlaku bagi Lehman Brothers.

Imbasnya adalah persepsi pasar pasca dipailitkannya perusahaan sekelas Lehman Brothers yang nota bene juga sebagai salah satu share holders dari 12 share holders The Fed. Ketakutan menjalar ke seluruh dunia selama 1 bulan terakhir. Perilaku ketakutan menjadi tidak rasional, nasabah mengambil semua investasi maupun tabungannya.

Krisispun menjalar ke seantero dunia seperti api membakar rumput kering di padang ilalang. Kejatuhan perusahaan sekuritas keempat terbesar AS, Lehman Brothers, mempengaruhi banyak sekali simpul-simpul finansial di berbagai negara. Transaksi finansial lintas batas negara juga terganggu. Kebangkrutan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah kebangkrutan AS dengan total utang 613 miliar dollar AS dan aset 639 miliar dollar AS.

Hampir semua pelaku pasar melakukan holding dan itu yang terjadi sekarang ini di capital market. Semua orang melepas surat berharga karena tidak percaya pada issuer-nya. Saat ini mereka hanya percaya pada uang cash, masyarakat AS yang sebelumnya shoppisticated dalam hal penyimpanan uang sekarang naruh uangnya dibantal lagi karena hilang kepercayaan dengan banknya.

Sampai kemudian pemerintah AS menaruh uangnya ke perbankan dan meminta senat untuk membail out ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan. Protes di AS merebak, orang mengatakan, “Kenapa kita harus membail out orang-orang Wall Street yang kaya raya?” Persis seperti kejadian di negara kita tahun 1997/1998 silam.

Pemerintah seperti disandera oleh situasi dimana kalau dibiarkan jatuh, masyarakat jadi tidak percaya. Kalau perusahaan yang segitu besarnya saja jatuh apalagi perusahaan lain yang lebih kecil. jadi cost-nya adalah the whole economy.

Tapi kalau pemerintah turun tangan membantu, political sentiment masyarakat yang muncul, “ini perusahaan besar, gaji pegawainya besar, tapi kurang ajar. Selama ini menunggak bayar pajak, masak di bail out juga.” Kira-kira inilah dilema dari policy maker disana, ditambah lagi ada pemilihan presiden Amerika November ini.

Bersambung :

Tulisan kedua : Catatan Kebijakan Ekonomi Indonesia Hadapi Krisis Keuangan Global

Referensi Tulisan Pertama :

  1. Pidato Menteri Keuangan pada Pembukaan Acara Rakernas DJBC 22 Oktober 2008
  2. Briefing Economic Update Presentation, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Umum Badan Kebijakan Fiskal 15 September 2008
  3. http://www.bisnis.com (Bisnis Indonesia On-Line)
  4. http://www.investorindonesia.com (Investor Daily On-Line)

Agustus 19, 2008

RAPBN 2009 : Memenuhi Amanat Konstitusi di Bidang Pendidikan di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

Filed under: Finance — kangpandoe @ 1:01 am

APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara dan menjaga stabilitas perekonomian. Terlebih lagi pada tahun 2009, dimana Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi tahun depan salah satunya akan ditentukan oleh keberhasilan RAPBN 2009 memprediksi berbagai indikator asumsi makro ekonomi. Disusun dalam suasana ketidakpastian perekonomian dunia dan seiring gejolak harga energi dan pangan, RAPBN 2009 hadir untuk memenuhi amanat konstitusi yakni memberikan porsi 20% untuk anggaran pendidikan.

Hal ini terungkap dalam penjelasan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2009 kepada para wartawan di Lantai Mezanin Gedung Djuanda I Departemen Keuangan (15/08). Turut hadir mendampingi Sri Mulyani anggota tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia Boediono. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir diantaranya adalah Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

APBN 2009 disusun berpedoman pada kerangka ekonomi makro 2009 yang disusun bersama oleh Pemerintah dan DPR, pokok-pokok kebijakan fiskal 2009, RKP 2009 serta saran dan pendapat DPR dan DPD RI pada forum pembicaraan pendahuluan RAPBN 2009. Substansi RAPBN 2009 didasarkan pada pengkajian mutakhir yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan saran Bank Indonesia tentang perkembangan ekonomi nasional dan internasional selama paruh pertama tahun 2008. Disamping itu, RAPBN 2009 juga telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBN. Berikut sejumlah pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2009.

Prioritas Utama Anggaran : Pembangunan Manusia Indonesia

Dalam tahun anggaran 2009, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas, Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Hal ini dibuktikan dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR (15/08), telah dipenuhinya amanat konstitusi untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah meningkatkan defisit dari sumber utang sebesar Rp20,2 triliun, sehingga rencana defisit RAPBN 2009 direvisi dari 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi 1,9 persen PDB.

Anggaran pendidikan harus ditambah sebesar Rp46,1 triliun untuk mencapai 20 persen dari APBN, dengan mengurangi beban subsidi energi, dan membagi beban dengan daerah. Hal ini disebabkan anggaran pendidikan pada akhirnya akan dibelanjakan dan dinikmati oleh daerah. Pemerintah menetapkan kenaikan anggaran pendidikan ditujukan untuk mencapai seluruh target Wajib Belajar Sembilan Tahun, memperbaiki kesejahteraan guru secara signifikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Penetapan alokasi untuk fungsi kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu 9,3 persen lebih tinggi dari APBN-P 2008 yaitu dari Rp16,0 triliun menjadi Rp17,4 triliun. Pengeluaran untuk fungsi kesehatan ini dilakukan dengan melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga generasi Indonesia mendatang bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Pengeluaran Infrastruktur diberikan porsi yang signifikan dan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu

Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur terlihat dari peningkatan anggaran dua departemen yang mengelola infrastruktur yaitu Departemen Pekerjaan Umum naik sebesar 8,7 persen menjadi Rp35,7 triliun dan Departemen Perhubungan meningkat sebesar 5,1 persen menjadi Rp16,1 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 triliun.

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga Miskin Tetap Menjadi Prioritas Anggaran

Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi BBM dan listrik dalam proporsi yang cukup besar. RAPBN 2009 masih mempertahankan subsidi BBM hingga Rp101,4 triliun, termasuk subsidi LPG Rp14,6 triliun. Di samping itu, untuk subsidi listrik pemerintah menyediakan Rp60,4 triliun. Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik, pemerintah sedang menggiatkan penggunaan sumber energi alternatif di luar BBM termasuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik nonBBM dan program pengembangan biofuel yang didorong dengan penyediaan subsidi kredit program biofuel sebesar Rp640,6 miliar.

Alokasi untuk sektor perdesaan dan pertanian juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yaitu Rp13,9 triliun (RAPBN 2009) terdiri dari Rp8,4 triliun anggaran Departemen Pertanian dan Rp5,5 triliun melalui anggaran subfungsi pengairan. Petani juga menikmati berbagai subsidi langsung dan spesifik dalam bentuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi benih berjumlah Rp21,4 triliun atau meningkat 112,9 persen dibandingkan dalam APBN-P 2008.

Komitmen untuk perbaikan governance diupayakan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan anggaran untuk penegakan hukum

Alokasi RAPBN 2009 juga menunjukkan keinginan pemerintah secara terus menerus untuk memperbaiki governance dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Perbaikan sistem remunerasi di Departemen Keuangan mulai tahun 2008 telah diperluas. Tahun depan langkah ini akan dilanjutkan pada beberapa Kementerian Negara/lembaga (K/L) yang strategis sesuai dengan kesiapan K/L yang bersangkutan dalam mempersiapkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kinerja.

Secara umum pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memperbaiki take home pay (THP) PNS dan pensiunan dengan menaikkan gaji/pensiun pokok sebesar 15 persen. Penyesuaian gaji ini diharapkan akan meningkatkan take home pay minimal untuk PNS golongan terendah menjadi Rp1,7 juta/bulan pada tahun 2009 atau naik hampir 2,5 kali lipat dibandingkan THP yang diterima yang bersangkutan pada tahun 2005.


Transfer Ke Daerah tetap diupayakan terus meningkat
Peningkatan anggaran juga terjadi dalam transfer ke daerah. Transfer ke Daerah meningkat dari Rp292,4 triliun dalam APBN-P 2008 menjadi Rp303,9 triliun dalam RAPBN 2009, atau 27,1 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2009. Kenaikan ini merefleksikan keinginan untuk mewujudkan agar proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat benar-benar terwujud. Di samping kenaikan dalam DAU dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah juga meningkatkan DAK sebesar Rp1,1 triliun, sehingga total DAK tahun 2009 mendatang diusulkan meningkat menjadi Rp22,3 triliun.

Sumber Pendanaan APBN makin mengandalkan sumber penerimaan dalam negeri terutama Pajak

Sumber pendanaan RAPBN 2009 akan berasal dari penerimaan dalam negeri baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 13,7 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan nonmigas dari sebesar 12,4 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 12,5 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009.

Dalam RAPBN 2009, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara neto direncanakan mencapai Rp110,7 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari (i) penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iii) rekening dana investasi (RDI); dan (iv) privatisasi. Sumber pembiayaan melalui privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar minus Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp48,5 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp59,6 triliun.

Terakhir, perlu dicatat oleh pemerintah bahwa RAPBN 2009 ini juga masih memiliki sejumlah risiko fiskal seperti ketidaksesuaian asumsi makro, risiko-risiko berkaitan dengan posisi utang pemerintah, risiko proyek pembangunan infrastruktur, risiko BUMN, risiko sektor keuangan, risiko program pensiun dan tunjangan hari tua PNS, risiko desentralisasi fiskal, risiko tuntuan hukum kepada pemerintah, dan risiko keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional. Tantangan inilah yang kedepan akan dijawab APBN 2009.

April 7, 2008

AKUNTANSI BERASAL DARI KAUM MUSLIMIN

Filed under: Finance — kangpandoe @ 9:04 am

“Islam adalah agama yang komprehensif, semua diatur dalam Islam dari bangun tidur sampai mau tidur, dari masalah rumah tangga sampai masalah bernegara hingga ilmu pengetahuan semuanya tercakup di dalam Islam. Bahkan masalah Akuntansi sekalipun, ternyata juga menjadi bagian yang diatur oleh Islam. Di dalam Alqur’an kita dapat menemukan adanya ayat akuntansi yang secara panjang lebar membicarakan akuntansi lho…”

Demikianlah paparan yang di sampaikan kakak Mentor pada suatu sore yang teduh di pelataran Masjid Baitul Maal ketika saya dulu untuk pertama kalinya megikuti pertemuan Halaqoh pekanan di kampus. “Oh..ternyata tidak hanya ilmu-ilmu esakta seperti fisika, biologi ato’ kimia aja ya yang bisa kita temui’in ayat – ayat Al Qur’an yang membicarakannya secara spesial, Akuntansi juga ada lho di Al Qur’an.” Batinku waktu itu. Dengan rasa ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini, kemudian aku mencoba untuk mempelajari referensi yang berhubungan dengan masalah ini melalui internet dan sumber bacaan lain, eh…hasilnya ternyata mengarahkanku pada satu kesimpulan kalau Akuntansi pada awalnya adalah milik kaum Muslimin bukan milik orang-orang Eropa. Gak percaya? Berikut ini beberapa argumen yang bisa penulis kemukakan, selamat membaca.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Qur’an Surat Al Baqarah : 282-283)

Bukti-Bukti Otentik Peradaban Islam Telah mengenal Akuntansi

Al Qur’an Surah Albaqarah ayat 282-283 diatas telah mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan kegiatan mu’amalah yang dilakukan tidak secara tunai dan menimbulkan tradisi pencatan transaksi keuangan dan perdagangan dikalangan umat Islam. Disamping itu, adanya kewajiban pembayaran zakat membawa konsekuensi bagi Pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan periodik Baitul Mal. Adapun bagi para pengusaha Muslim kewajiban membayar zakat membuat mereka melakukan klasifikasi asetnya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi hisab dan haul.

Berikut ini kronologis bukti sejarah yang bisa menggambarkan perkembangan Akuntansi di dunia Islam :

  1. Di masa rasulullah sudah ada sahabat yang memiliki tugas sebagai “Hafazhatul Amwal” ( Pengawas Keuangan ) Baitul maal.
  2. Perkembangan pemerintahan Islam pada masa Khalifah Umar Bin Khotob r.a. hingga ke wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat kemudian merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga Khalifah mendirikan lembaga yang khusus menangani masalah tersebut dan lembaga tersebut di beri nama “Diwan” ( Dawwana = tulisan )
  3. Reliabilitas laporan keuangan di kembangkan oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (681-720 M) dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Kemudian Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan register yang tidak terpisah-pisah seperti catatan-catatan sebelumnya. ( Lasheen, 1973 )
  4. Perkembangan Akuntansi mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiah dimana Akuntansi di klasifikasikan pada beberapa Spesialisasi, yaitu Akuntansi peternakan, Akuntansi pertanian, Akuntansi Bendahara, Akuntansi Konstruksi, Akuntansi Mata uang, Pemeriksaan Buku / Auditing ( Al- Kalkashandy, 1913 ).
  5. Ditemukannya sebuah manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H./1363 M. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani, dan diberi judul “Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat”. Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istambul Turki, tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi dan terkadang pula bahasa Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah,. Buku ini telah ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum munculnya buku PacioliLuca Pacioli Summa de Arithmatica Geometria et Proportionalitapada tahun 1494 yang menjadi cikal bakal di daulatnya Pacioli sebagai Bapak Akuntansi lantaran dalam salah satu Bab di bukunya dianggap telah memperkenalkan Double Entry Accounting System.

Lalu mengapa ya Akuntansi sampai bisa di-claim oleh orang-orang Barat sebagai produk mereka? Para sejarawan menduga sejak dulu para Entrepreuner Muslim telah menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa Italia sehingga secara otomatis telah terjadi transfer nilai sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa kita analogikan dengan pengaruh yang di bawa oleh para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara dimana transfer nilai yang terjadi pada saat itu turut membawa perubahan signifikan bagi penduduk lokal Nusantara dari berbagai segi termasuk di dalamnya segi ilmu pengetahuan dan budaya.

Memang, buku Pacioli termasuk buku yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi-sisi transaksi (double entry), dan buku Al Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, belum di cetak dan belum diterbitkan. Al Mazindarani berkata bahwa ada buku-buku (barangkali yang dimaksudkan adalah manuskrip-manuskrip yang menjelaskan aplikasi-aplikasi akuntansi yang populer pada saat itu, sebelum dia menulis bukunya yang dikenal dengan judul :”Risalah Falakiyah Kitab As Sayaqat”. Dia juga mengatakan bahwa secara pribadi, dia telah mengambil manfaat dari buku-buku itu dalam menulis buku “Risalah Falakiyah” tersebut. Dalam bukunya yang masih dalam bentuk manuskrip itu, Al Mazindarani menjelaskan hal-hal beriktu ini:

· Sistem akuntansi yang populer pada saat itu, dan pelaksanaan pembukuan yang khusus bagi setiap sistem akuntansi.

· Macam-macam buku akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.

·   Cara menangani kekurangan dan kelebihan, yakni penyetaraan.


Praktek Sistem Pembukuan Yang Pernah Dilakukan oleh Kaum muslimin

  1. Jaridah Al Kharaj; menunjukan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, utang hewan ternak, dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain menyerupai receivable subsidiary ledger ( Lasheen, 1973)
  2. Jaridah Annafakat; jurnal pengeluaran
  3. Jaridah Al Mal (Jurnal Dana); mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat
  4. Jaridah Al Musadareen; mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.

Adapun bentuk laporan keuangan yang telah dikenal oleh kaum Muslimin adalah sebagai berikut :

  1. Al Khitmah; menunjukan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan ( Bin Jafar, 1981 )
  2. Al Khitmah Al Jami’ah; laporan keuangan komprehensif gabungan antara income statement dan balance sheet ( pendapatan, pengeluaran, surplus/defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap ) dan dilaporkan setiap akhir tahun.

Wah ternyata benerkan klo Akuntansi telah lebih dulu di kenal oleh kaum Muslimin daripada oleh orang-orang Italia. So, tertarik untuk mempelajari keuangan syari’ah lebih lanjut?

Wallahu’alam

Maret 28, 2008

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 004

Filed under: Finance — kangpandoe @ 11:59 am

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 004

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri 004

Blog di WordPress.com.